Kadinkes Batam Terima PJS, Tegaskan Komitmen Perbaikan Layanan Kesehatan Publik
Tinta Berita – Suasana akrab terasa di ruang kerja Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, dr. Didik Kusmarjadi, Sp.OG., MM, saat menerima jajaran pengurus DPC Pro Jurnalis Media Siber (PJS) Kota Batam di Sekupang, Kamis (19/02/2026). Meski berlangsung santai, pertemuan itu membahas isu serius: peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, dr. Didik menegaskan komitmen Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam untuk terus menghadirkan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan warga. Menurutnya, pelayanan kesehatan tidak hanya soal fasilitas, tetapi juga menyangkut transparansi, empati, dan akuntabilitas.
Karena itu, kolaborasi dengan media dinilai penting. Media, katanya, dapat menjadi jembatan informasi agar masyarakat memahami mekanisme layanan kesehatan secara utuh dan tidak terjebak pada kabar yang belum tentu benar.
Respons Isu Pelayanan Dokter Spesialis dan Pasien BPJS
Dalam dialog tersebut, dr. Didik juga menyoroti sejumlah isu yang berkembang di masyarakat. Salah satunya terkait pelayanan dokter spesialis di rumah sakit, termasuk kabar adanya pernyataan yang menyebut pasien BPJS sebagai “gratisan”.
Ia menegaskan bahwa Dinkes tidak akan tinggal diam terhadap isu tersebut. Pihaknya akan melakukan penelusuran langsung ke rumah sakit yang bersangkutan guna memastikan bagaimana mekanisme pelayanan sebenarnya berjalan.
“Kami akan turun langsung melakukan pemeriksaan dan melihat bagaimana sistem pelayanan berjalan, termasuk alasan terjadinya antrean pasien,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa peserta BPJS tidak boleh dibebani biaya tambahan, termasuk untuk pembelian obat di luar tanggungan program. Rumah sakit, menurutnya, wajib menyediakan obat esensial sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara objektif. Hasil klarifikasi pun akan disampaikan setelah proses pemeriksaan rampung.
Puskesmas Sei Pelunggut Mulai Beroperasi Bertahap
Selain membahas isu rumah sakit, dr. Didik juga menjelaskan perkembangan Puskesmas Sei Pelunggut yang sempat menjadi sorotan karena belum beroperasi penuh. Ia mengakui bahwa proses administrasi menjadi faktor utama keterlambatan operasional.
Penetapan melalui Peraturan Wali Kota (Perwako), jelasnya, membutuhkan persetujuan hingga tingkat provinsi. Meski begitu, pemerintah telah mengambil langkah strategis dengan melakukan soft opening agar masyarakat tetap dapat mengakses layanan dasar.
“Pelayanan sebenarnya sudah berjalan sejak akhir Oktober 2025. Petugas mulai bertugas 3 November 2025 meskipun belum maksimal karena masih proses kerja sama BPJS,” jelasnya.
Untuk sementara, tenaga kesehatan didukung dari Puskesmas Sei Langkai dan Sei Lekop. Tim tersebut terdiri dari satu dokter, dua perawat, serta satu apoteker.
Ke depan, setelah pelantikan pejabat struktural dilakukan, operasional puskesmas akan berjalan secara penuh, baik secara administratif maupun teknis pelayanan.
Dinkes Batam Buka Ruang Pengaduan dan Kolaborasi
Sebagai penutup, dr. Didik menegaskan bahwa Dinas Kesehatan Batam membuka ruang pengaduan bagi masyarakat. Ia memastikan tidak ada upaya mempersulit administrasi kesehatan, terutama bagi peserta BPJS dan kelompok rentan.
Lebih dari itu, ia berharap media dapat menjadi mitra strategis dalam menyampaikan edukasi yang benar. Informasi yang akurat, menurutnya, akan membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan sekaligus mengurangi kesalahpahaman.
“Kami terbuka terhadap keluhan masyarakat dan berharap media membantu menyampaikan informasi kesehatan secara benar agar masyarakat memahami prosedur pelayanan,” tutupnya.
Dengan komitmen tersebut, Dinkes Batam menegaskan langkah konkret untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Transparansi, pengawasan, dan kolaborasi menjadi fondasi utama agar pelayanan kesehatan di Batam semakin profesional dan terpercaya.
