Dedi Mulyadi Ubah Lahan Sayuran Puncak–Ciater Jadi Kebun Teh untuk Cegah Kerusakan Lingkungan
Tinta Berita – Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi tengah menginisiasi langkah strategis untuk menata ulang pemanfaatan lahan di wilayah Puncak dan Ciater. Salah satu fokus utama program tersebut adalah mengubah lahan sayuran di lereng-lereng curam milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menjadi kebun teh yang lebih ramah lingkungan. Menurut Dedi, total luas lahan yang akan dialihfungsikan mencapai sekitar 200 hektare.
Langkah ini bukan hanya soal peralihan jenis tanaman, melainkan juga strategi jangka panjang dalam mencegah kerusakan lingkungan, terutama akibat budidaya sayuran di kemiringan tanah yang ekstrem. “Daerah-daerah menuju kawasan tebing dengan kecuraman tinggi yang masih ditanami sayur akan secara perlahan kami tanami teh,” ujar Dedi saat diwawancarai di Gedung Sate, Bandung, pada Rabu (3/12/2025).
Para Petani Tetap Dilibatkan dalam Program, Dapat Upah Harian
Program alih fungsi ini juga dirancang tanpa meninggalkan peran petani lokal. Dedi menegaskan bahwa para petani yang selama ini menggarap lahan sayur akan tetap dilibatkan sebagai pengelola kebun teh. Mereka akan mendapatkan upah kerja harian sebesar Rp 50.000 yang dibayarkan langsung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga : 5 Kebiasaan Sehat yang Diam-Diam Bisa Merusak Ginjal
Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya mendorong transformasi lingkungan tetapi juga memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga. “Kami pastikan petani tidak kehilangan mata pencaharian, bahkan justru mendapat pola kerja yang lebih baik dan berkelanjutan,” tegas Dedi.
Penanaman Bambu Jadi Alternatif di Kawasan Hutan PTPN
Tak hanya teh, Pemprov Jabar juga menyasar penanaman bambu sebagai solusi penghijauan. Program ini akan dilaksanakan di kawasan hutan milik PTPN yang tersebar di wilayah Sukabumi, Puncak, dan sekitarnya. Menurut Dedi, bambu dipilih karena memiliki kemampuan menjaga struktur tanah, mencegah longsor, serta bermanfaat secara ekonomi maupun ekologi.
“Kami mulai fokus juga ke penanaman bambu, terutama di areal hutan seperti di Sukabumi dan Puncak,” kata Dedi. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya bertumpu pada satu jenis tanaman, tetapi mempertimbangkan keberagaman jenis vegetasi sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing.
Perizinan Lahan Dipercepat, Pemprov Libatkan BPN dan Perhutani
Dalam dua pekan ke depan, Pemprov Jabar berencana mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jabar, PTPN, dan Perhutani untuk membahas aspek perizinan penggunaan lahan. Pasalnya, izin lokasi lama yang digunakan PTPN sudah tidak berlaku dan perlu diperbarui. Dedi mengaku tak ingin proses legalisasi ini berlarut-larut seperti yang kerap terjadi sebelumnya.
“Izin lokasinya sudah habis. Maka, kami dorong percepatan. Jangan sampai bertahun-tahun tidak selesai,” tegas Dedi. Saat ini, Pemprov Jabar telah mulai melakukan penanaman teh di beberapa areal tanah PTPN yang sudah disiapkan.
Langkah ini menunjukkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan administratif secara tuntas agar tidak menghambat implementasi di lapangan.
Pergeseran Fungsi Jalan PTPN Jadi Jalan Provinsi Dapat Lampu Hijau
Dalam pertemuan antara Pemprov Jabar dan PTPN I Regional 2, turut dibahas status beberapa ruas jalan yang selama ini berada di atas tanah milik PTPN. Gubernur Dedi menyampaikan bahwa sejumlah jalan kabupaten yang melintasi lahan PTPN kini telah dialihkan menjadi jalan provinsi. Hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.
“Kami baru saja diberi kewenangan untuk memanfaatkan tanah milik PTPN sebagai jalur provinsi,” ungkapnya. Pengalihan ini penting mengingat infrastruktur jalan yang memadai akan menunjang distribusi hasil perkebunan dan akses ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.
Alih Fungsi Lahan Jadi Solusi Permanen Atasi Banjir dan Longsor
Bertani sayuran di lereng-lereng curam memang menjadi tradisi lama di kawasan Puncak dan Ciater. Namun, aktivitas ini memiliki risiko tinggi terhadap kelestarian lingkungan, terutama pada musim hujan. Tanaman sayur dengan akar dangkal tidak mampu menahan tanah, sehingga memperbesar potensi longsor dan banjir bandang.
Konversi lahan menjadi kebun teh dan hutan bambu menjadi langkah taktis dan jangka panjang untuk mengendalikan bencana alam. Selain menekan kerusakan tanah, tanaman seperti teh dan bambu memiliki kemampuan menahan air serta memperkuat struktur tanah.
Pendekatan Sosial dan Ekologis Jadi Kunci Program Berkelanjutan
Transformasi kawasan pertanian ini tidak semata-mata proyek pembangunan, tetapi mengandung nilai sosial dan ekologis yang tinggi. Pemerintah Provinsi Jabar mengedepankan pendekatan partisipatif, dengan tetap melibatkan petani, menjaga kearifan lokal, serta menyusun kebijakan berbasis data dan kajian lingkungan.
Pemilihan teh dan bambu sebagai komoditas utama juga disesuaikan dengan kondisi geografis serta potensi ekonomi jangka panjang. Dedi menyatakan bahwa konsep ini akan diterapkan secara bertahap dan terukur agar hasilnya bisa dirasakan dalam waktu dekat.
