BRICS Desak Timur Tengah Tahan Diri, Ekonomi Jadi Sorotan

Tinta Berita – Isu BRICS Timur Tengah menjadi salah satu perhatian utama dalam KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India. Para pemimpin mengadopsi Deklarasi New Delhi pada 12 September 2026. Dokumen tersebut menyuarakan keprihatinan mendalam terhadap eskalasi ketegangan di Timur Tengah atau Asia Barat. BRICS kemudian meminta seluruh pihak menahan diri secara maksimal. Mereka juga meminta semua pihak menghindari tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Bagi BRICS, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut keamanan regional. Konflik berkepanjangan dapat mengganggu perdagangan, rantai pasok, dan aliran energi dunia. Oleh karena itu, dialog serta diplomasi kembali ditempatkan sebagai jalan menuju stabilitas jangka panjang. Menurut saya, penekanan pada ekonomi membuat deklarasi kali ini terasa penting. Ketidakstabilan di satu kawasan dapat dengan cepat menimbulkan efek berantai bagi banyak negara.

Sebelas Negara BRICS Mencapai Kesepakatan Bersama

Kesepakatan tersebut memiliki bobot diplomatik karena BRICS kini terdiri dari 11 negara anggota. Kelompok ini mencakup Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Reuters melaporkan konsensus mengenai Timur Tengah tidak mudah dicapai. Iran berada di dalam kelompok yang sama dengan sejumlah negara Teluk yang mempunyai posisi berbeda terhadap konflik regional. Bahkan, pertemuan tingkat menteri sebelumnya mengalami kesulitan menghasilkan pernyataan bersama. Namun, para pemimpin akhirnya mencapai konsensus dalam KTT New Delhi. Menurut saya, keberhasilan tersebut memperlihatkan karakter BRICS yang semakin kompleks. Kelompok ini menampung negara dengan kepentingan geopolitik yang tidak selalu sama. Karena itu, sebuah deklarasi bersama mengenai konflik sensitif memiliki nilai politik tersendiri.

Serangan terhadap Infrastruktur Sipil Ikut Disorot

Deklarasi New Delhi juga memberikan perhatian terhadap keselamatan warga dan infrastruktur sipil. BRICS meminta perlindungan terhadap keduanya sesuai prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain itu, kelompok tersebut menyuarakan keprihatinan serius terhadap serangan yang disengaja pada infrastruktur sipil. Fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional atau IAEA turut mendapat perhatian khusus. BRICS menegaskan keselamatan, keamanan, dan sistem pengamanan nuklir harus selalu dijaga. Prinsip tersebut tetap berlaku dalam kondisi konflik bersenjata. Alasannya sederhana, kerusakan fasilitas nuklir dapat menghasilkan konsekuensi yang melampaui batas negara. Menurut saya, penekanan ini menunjukkan bahwa eskalasi militer memiliki risiko lebih luas daripada kerusakan langsung di medan konflik. Keselamatan masyarakat dan lingkungan juga dapat ikut terancam.

Palestina dan Gaza Tetap Masuk Agenda BRICS

Situasi Palestina kembali mendapatkan ruang besar dalam deklarasi tersebut. BRICS meminta resolusi PBB yang relevan diterapkan dan akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza dijamin penuh. Kelompok itu juga menyatakan keprihatinan terhadap kekerasan yang terus terjadi meskipun terdapat kesepakatan gencatan senjata Oktober 2025. Selain itu, BRICS menolak kebijakan yang bertujuan memindahkan warga Palestina secara paksa dari Gaza. Dukungan terhadap UNRWA juga kembali ditegaskan. Lembaga tersebut dinilai memiliki mandat penting untuk memberikan layanan dasar kepada pengungsi Palestina. Dalam konteks yang lebih luas, deklarasi turut mempertahankan dukungan terhadap hak-hak rakyat Palestina. Menurut saya, posisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan Gaza tetap menjadi salah satu isu yang mampu menghasilkan titik temu di antara anggota BRICS.

Stabilitas Timur Tengah Berkaitan dengan Perdagangan Dunia

Kekhawatiran BRICS tidak berhenti pada aspek politik dan keamanan. Deklarasi secara khusus menyebut pentingnya menjaga kelancaran perdagangan global, rantai pasok, serta aliran energi. Hubungan tersebut cukup mudah dipahami. Timur Tengah berada pada jalur penting perdagangan dan distribusi energi internasional. Gangguan keamanan dapat meningkatkan ketidakpastian pengiriman barang dan energi. Dampaknya kemudian dapat merambat menuju biaya logistik serta aktivitas industri di negara lain. Karena itu, BRICS menempatkan stabilitas regional sebagai bagian dari kepentingan ekonomi global. Deklarasi juga menekankan perlunya pasar energi yang stabil dan rantai pasok yang tangguh. Menurut saya, aspek inilah yang membuat konflik regional semakin sulit dianggap sebagai persoalan lokal. Dunia yang terhubung melalui perdagangan membuat guncangan geopolitik mudah berpindah dari satu kawasan menuju kawasan lainnya.

Keamanan Energi Mendapat Perhatian Serius

Energi menjadi salah satu isu ekonomi yang mendapatkan perhatian besar dalam Deklarasi New Delhi. BRICS menyebut keamanan energi sebagai fondasi penting bagi pembangunan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Karena itu, kelompok tersebut mendorong stabilitas pasar energi dan kelancaran pasokan dari beragam sumber. Infrastruktur energi kritis juga perlu mendapatkan perlindungan. BRICS pada saat yang sama mendukung transisi energi yang adil, teratur, dan inklusif. Namun, deklarasi mengakui bahan bakar fosil masih memiliki peran penting, terutama bagi negara berkembang. Posisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi banyak anggota BRICS. Mereka ingin mempercepat pembangunan tanpa mengabaikan kebutuhan energi saat ini. Menurut saya, konflik Timur Tengah membuat keseimbangan tersebut semakin rumit. Ketika pasokan energi terganggu, tekanan terhadap harga dan aktivitas ekonomi dapat meningkat.

Tarif Sepihak Juga Masuk dalam Sorotan

Selain konflik BRICS Timur Tengah, KTT New Delhi membahas tekanan terhadap perdagangan internasional. Para anggota menyuarakan kekhawatiran atas meningkatnya tarif dan hambatan non-tarif secara sepihak. Menurut deklarasi, tindakan yang tidak sesuai aturan WTO dapat mengurangi perdagangan global. Kebijakan semacam itu juga berpotensi mengganggu rantai pasok serta menambah ketidakpastian ekonomi. BRICS turut menentang tindakan koersif unilateral yang dinilai bertentangan dengan hukum internasional. Termasuk di dalamnya adalah sanksi ekonomi tertentu yang tidak memperoleh otorisasi Dewan Keamanan PBB. Namun, posisi anggota terhadap Barat tidak sepenuhnya identik. BRICS sendiri merupakan kelompok dengan kepentingan ekonomi dan diplomatik yang beragam. Menurut saya, hal tersebut penting dicatat agar BRICS tidak disederhanakan sebagai satu blok dengan pandangan politik yang selalu seragam.

Sistem Pembayaran Lintas Batas Terus Diperkuat

BRICS juga terus membangun kerja sama keuangan yang lebih luas. Salah satu arahnya adalah meningkatkan penggunaan mata uang lokal dalam investasi dan perdagangan antaranggota. Selain itu, kelompok tersebut mendorong interoperabilitas yang lebih baik antara sistem pembayaran nasional. Langkah ini tidak sama dengan menciptakan satu mata uang BRICS dalam waktu dekat. Sebaliknya, pendekatan yang muncul lebih bertahap. Negara anggota ingin membuat transaksi lintas batas menjadi lebih efisien sekaligus memperkuat kerja sama finansial. New Development Bank juga tetap memiliki posisi penting dalam agenda ekonomi kelompok tersebut. Menurut saya, pendekatan bertahap lebih realistis karena struktur ekonomi anggota BRICS sangat beragam. Sistem moneter mereka juga memiliki kebutuhan berbeda. Karena itu, memperbaiki konektivitas pembayaran dapat menjadi langkah praktis sebelum berbicara mengenai integrasi yang jauh lebih dalam.

Kecerdasan Buatan Masuk Agenda Ekonomi BRICS

Kecerdasan buatan atau AI turut mendapat perhatian dalam agenda BRICS. Teknologi ini dipandang memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Namun, pengembangannya juga membutuhkan kerja sama internasional yang mempertimbangkan keamanan dan inklusivitas. Deklarasi turut menyoroti pemanfaatan AI serta analitik data dalam digitalisasi sistem energi. Teknologi tersebut dapat membantu perencanaan jaringan, integrasi energi terbarukan, dan efisiensi operasional. Hal ini menunjukkan bahwa agenda BRICS tidak hanya berfokus pada konflik dan perdagangan. Transformasi teknologi juga menjadi bagian penting dari pembicaraan. Menurut saya, langkah tersebut masuk akal. Negara-negara berkembang tidak ingin hanya menjadi konsumen dalam gelombang AI. Mereka juga ingin memiliki peran dalam menentukan bagaimana teknologi digunakan dan dikembangkan.

Indonesia Berada dalam Forum Strategis yang Semakin Besar

Indonesia kini berada di dalam kelompok yang mempunyai bobot ekonomi dan geopolitik semakin besar. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT New Delhi menempatkan Indonesia dalam pembicaraan mengenai konflik, perdagangan, energi, hingga tata kelola ekonomi global. Bagi Indonesia, isu tersebut memiliki relevansi langsung. Stabilitas jalur perdagangan dan energi berpengaruh terhadap negara dengan perekonomian terbuka serta aktivitas perdagangan internasional yang besar. Pada saat yang sama, keanggotaan BRICS memberi ruang tambahan bagi Indonesia untuk berinteraksi dengan kekuatan ekonomi berkembang. Namun, menurut saya, tantangannya adalah mempertahankan kepentingan nasional di tengah perbedaan agenda setiap anggota. BRICS bukan kelompok dengan posisi identik pada seluruh isu. Justru keberagaman tersebut menjadi kekuatan sekaligus tantangan dalam mencapai konsensus.

Dialog dan Diplomasi Menjadi Pesan Utama

Di tengah berbagai perbedaan kepentingan, Deklarasi New Delhi kembali menempatkan dialog sebagai pendekatan utama. BRICS mendorong penyelesaian sengketa internasional melalui konsultasi dan diplomasi. Seruan itu terasa semakin penting karena ketegangan Timur Tengah melibatkan anggota BRICS sendiri. Iran merupakan anggota kelompok tersebut. Sementara itu, Uni Emirat Arab juga memiliki kepentingan keamanan besar di kawasan. Reuters mencatat Iran dan UEA sama-sama mendukung deklarasi yang menyerukan pengendalian diri. Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahkan bertemu Putra Mahkota Abu Dhabi di sela KTT untuk membicarakan deeskalasi dan stabilitas regional. Menurut saya, perkembangan tersebut memperlihatkan fungsi lain BRICS. Forum ekonomi ini semakin menjadi ruang diplomasi ketika hubungan antarnegara menghadapi tekanan geopolitik.

BRICS Timur Tengah Menunjukkan Risiko Ekonomi Konflik

Seruan BRICS Timur Tengah memperlihatkan bahwa perang tidak hanya menghasilkan persoalan keamanan. Dampaknya dapat merambat menuju perdagangan, energi, investasi, dan rantai pasok dunia. Karena itu, Deklarasi New Delhi meminta semua pihak menahan diri serta menghindari tindakan yang memperburuk keadaan. BRICS juga mendorong perlindungan warga sipil dan infrastruktur penting. Pada saat bersamaan, kelompok tersebut memperluas agenda ekonominya melalui kerja sama pembayaran, AI, energi, dan penguatan rantai pasok. Menurut saya, pesan terpenting dari KTT kali ini adalah hubungan erat antara keamanan dan pembangunan. Ketika jalur perdagangan terganggu, efeknya dapat dirasakan jauh dari lokasi konflik. Sebaliknya, stabilitas regional memberikan ruang lebih besar bagi perdagangan dan pertumbuhan. Deklarasi tersebut akhirnya menjadi upaya BRICS mencari titik temu di tengah kepentingan anggotanya yang sangat beragam.