Indonesia Menanggapi Tarif Global 10 Persen yang Ditetapkan Trump

Indonesia Menanggapi Tarif Global 10 Persen yang Ditetapkan Trump

Tinta Berita – Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kebijakan perdagangan Amerika Serikat (AS), terutama terkait kelanjutan agreement on reciprocal trade (ART) antara kedua negara. Pernyataan ini muncul setelah Presiden AS, Donald Trump, mengumumkan tarif global sebesar 10 persen.

Juru Bicara Kemenko Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa Indonesia akan mengamati secara cermat perkembangan kebijakan tersebut. Keputusan mengenai kelanjutan ART bergantung pada pembicaraan lebih lanjut antara Indonesia dan AS.

Proses Ratifikasi ART yang Masih Berjalan

Haryo menambahkan bahwa Indonesia masih memerlukan proses ratifikasi untuk perjanjian ART ini. Oleh karena itu, perjanjian tersebut belum berlaku secara langsung. Hal yang sama juga berlaku bagi AS, yang memerlukan proses serupa untuk ratifikasi internal mereka.

Kedua pihak harus menyelesaikan prosedur ini terlebih dahulu sebelum perjanjian tersebut dapat diterapkan secara resmi.

Tarif Global 10 Persen: Keputusan Trump yang Kontroversial

Pada Jumat (20/2), Trump mengumumkan tarif global sebesar 10 persen. Keputusan ini diambil setelah Mahkamah Agung AS membatalkan tarif sebelumnya. Trump menyebut keputusan tersebut sebagai “sangat mengecewakan” dan akhirnya mengumumkan tarif baru untuk menggantikan bea darurat yang dibatalkan.

Baca Juga : Puasa dan Dampaknya untuk Mengurangi Kebiasaan Merokok serta Menjaga Kesehatan Lambung

Tarif ini rencananya akan diberlakukan selama 150 hari atau sekitar lima bulan.

Indonesia Akan Fokus pada Kepentingan Nasional

Meski menunggu perkembangan lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa mereka akan terus mengutamakan kepentingan nasional. Haryo Limanseto memastikan bahwa Indonesia akan terus berkomunikasi dengan AS untuk mengatasi masalah ini dan menjaga kepentingan perekonomian Indonesia.

Dengan langkah tersebut, Indonesia berharap dapat merespons kebijakan AS secara bijak dan menjaga stabilitas ekonomi domestik.