Mantan Petinggi WHO Sampaikan Tiga Pesan Penting

Tinta Berita – Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi perhatian berbagai kalangan. Selain itu, banyak pihak berharap perubahan tersebut memperkuat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu suara yang mendapat perhatian datang dari mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Prof. Tjandra Yoga Aditama. Menurutnya, perubahan kepemimpinan bukan sekadar pergantian pejabat, tetapi juga momentum untuk memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas pelaksanaan program, serta memastikan manfaat MBG benar-benar dirasakan masyarakat. Di tengah rencana pemerintah memperluas cakupan penerima manfaat hingga ke wilayah tertinggal, Prof. Tjandra menilai pendekatan ilmiah, keamanan pangan, dan pengawasan menyeluruh harus menjadi fondasi utama agar program nasional tersebut berjalan secara berkelanjutan serta mampu memberikan dampak kesehatan yang nyata bagi generasi mendatang.

Pergantian Kepemimpinan BGN Dinilai Menjadi Momentum Pembenahan

Prof. Tjandra Yoga Aditama menilai hadirnya Kepala BGN yang baru membuka peluang besar untuk melakukan penyempurnaan berbagai aspek dalam Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, pergantian kepemimpinan tidak boleh dipandang sebagai proses administratif semata. Sebaliknya, momen ini menjadi kesempatan mengevaluasi seluruh kebijakan yang telah berjalan. Ia berharap berbagai rencana pengembangan yang sebelumnya telah disusun dapat segera diwujudkan melalui langkah-langkah nyata. Selain itu, pemerintah diharapkan memperluas penerima manfaat. Pemerintah juga perlu memperkuat pengawasan, koordinasi antarlembaga, dan distribusi makanan.. Dengan demikian, program MBG tidak hanya berkembang dari sisi jumlah penerima, tetapi juga meningkat kualitas pelaksanaannya. Langkah tersebut dinilai penting mengingat program ini menjadi salah satu investasi jangka panjang pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi yang lebih baik.

Perluasan Sasaran Program Menjadi Harapan Baru

Salah satu rencana yang mendapat apresiasi ialah perluasan sasaran penerima manfaat Program MBG. Sebelumnya, program lebih banyak menyasar peserta didik. Kini, pemerintah mempertimbangkan perluasan kepada ibu hamil dan ibu menyusui. Kebijakan tersebut dipandang sejalan dengan upaya meningkatkan kualitas gizi sejak masa awal kehidupan. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan dinilai mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesehatan masyarakat. Prof. Tjandra berharap kebijakan tersebut benar-benar diwujudkan melalui perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai. Namun, perluasan sasaran tidak boleh berhenti pada wacana. Pemerintah juga harus menyiapkan SDM, distribusi, dan sistem pengawasan. Dengan persiapan yang baik, cakupan program dapat diperluas tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada kelompok penerima manfaat yang sudah ada sebelumnya.

Wilayah 3T Perlu Mendapat Prioritas Lebih Besar

Selain memperluas kelompok penerima manfaat, pemerintah juga ingin menjangkau wilayah 3T. Langkah ini dinilai penting untuk pemerataan gizi. Prof. Tjandra menilai langkah tersebut sangat penting karena masih banyak daerah yang menghadapi tantangan akses terhadap pangan bergizi. Menurutnya, masyarakat di kawasan terpencil justru membutuhkan perhatian lebih besar agar kesenjangan kualitas kesehatan dapat diperkecil. Di sisi lain, pemerintah juga mempertimbangkan penggunaan fasilitas lain selain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, termasuk dapur sekolah yang memenuhi standar keamanan pangan. Pendekatan tersebut dinilai dapat mempercepat implementasi program di daerah yang belum memiliki infrastruktur lengkap. Namun demikian, seluruh fasilitas yang digunakan tetap harus memenuhi standar operasional yang ketat agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima oleh para penerima manfaat.

Keamanan Pangan Harus Menjadi Fondasi Program MBG

Pesan pertama yang disampaikan Prof. Tjandra berfokus pada pentingnya menjadikan keamanan pangan sebagai prinsip utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, makanan yang bergizi belum tentu aman apabila proses pengolahannya tidak memenuhi standar kesehatan. Yang terpenting, keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Alasannya, aspek tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Prof. Tjandra mengutip data Organisasi Kesehatan Dunia yang menyebut makanan tidak aman masih menyebabkan ratusan juta kasus penyakit setiap tahun di berbagai negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG harus menjadikan keamanan pangan sebagai prioritas utama sejak tahap perencanaan hingga makanan dikonsumsi. Dengan standar keamanan yang konsisten, kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah juga akan semakin meningkat sehingga manfaat jangka panjang dapat tercapai secara optimal.

Pengawasan Harus Dilakukan dari Hulu hingga Hilir

Pesan kedua berkaitan dengan pentingnya pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan atau konsep from farm to plate. Di sisi lain, kualitas makanan tidak cukup dijaga di dapur atau sekolah saja. Pengawasan harus dimulai sejak bahan pangan diproduksi. Sebaliknya, pengawasan harus dimulai sejak proses produksi di sektor pertanian dan peternakan. Setelah itu, kualitas bahan pangan harus tetap dipastikan selama proses penyimpanan, distribusi, hingga pengolahan di dapur penyedia makanan. Bahkan setelah makanan disajikan, proses konsumsi dan pengelolaan limbah juga memerlukan perhatian agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan baru. Pendekatan menyeluruh tersebut diyakini mampu meminimalkan risiko kontaminasi maupun kerusakan bahan pangan. Dengan demikian, setiap tahapan memiliki standar mutu yang jelas sehingga kualitas makanan tetap terjaga sampai diterima oleh para penerima manfaat di berbagai daerah.

Kasus Dugaan Keracunan Menjadi Pengingat Penting

Prof. Tjandra juga menyoroti munculnya laporan dugaan keracunan makanan di Garut yang terjadi tidak lama setelah pelantikan Kepala BGN yang baru. Oleh karena itu, peristiwa tersebut perlu dijadikan bahan evaluasi. Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang. Ia menegaskan bahwa setiap laporan mengenai keamanan pangan perlu ditangani secara cepat, transparan, dan berbasis investigasi ilmiah. Selain melindungi masyarakat, langkah tersebut juga penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap Program MBG. Di sisi lain, pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan setiap temuan sebagai dasar penyempurnaan prosedur operasional. Dengan cara itu, setiap kelemahan yang ditemukan dapat segera diperbaiki sehingga kualitas layanan terus meningkat dari waktu ke waktu tanpa mengurangi tujuan utama program.

Monitoring dan Evaluasi Ilmiah Harus Dilaksanakan Sejak Awal

Pesan ketiga yang disampaikan Prof. Tjandra berkaitan dengan pentingnya monitoring dan evaluasi berbasis ilmiah. Ia mengusulkan agar pemerintah secara rutin melakukan survei kepuasan kepada para penerima manfaat, termasuk siswa, orang tua, guru, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program. Selain survei, ia juga mendorong dilaksanakannya studi kohort jangka panjang untuk mengukur dampak Program MBG terhadap status gizi, kesehatan, dan perkembangan anak. Menurutnya, hasil penelitian tersebut akan menjadi dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan publik yang berbasis bukti ilmiah. Pendekatan tersebut dinilai jauh lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan evaluasi administratif. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih tepat sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Program MBG Memerlukan Tata Kelola yang Semakin Profesional

Ke depan, Program Makan Bergizi Gratis diperkirakan akan terus berkembang seiring meningkatnya jumlah penerima manfaat dan cakupan wilayah pelaksanaan. Oleh karena itu, tata kelola yang profesional menjadi kebutuhan utama agar seluruh proses berjalan secara efektif, transparan, dan akuntabel. Tiga pesan yang disampaikan Prof. Tjandra memberikan gambaran bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas pengawasan, keamanan pangan, serta evaluasi berbasis ilmu pengetahuan. Dengan menggabungkan ketiga aspek tersebut, pemerintah memiliki peluang lebih besar untuk membangun sistem pemenuhan gizi nasional yang kuat dan berkelanjutan. Jika seluruh rekomendasi tersebut dapat diterapkan secara konsisten, Program MBG berpotensi menjadi salah satu kebijakan kesehatan masyarakat yang memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas generasi Indonesia pada masa depan.